Masih banyaknya kendaraan operasional milik
Pemerintah Kabupaten Natuna atau Plat merah yang tidak membayar pajak
diakui oleh Kepala Samsat Natuna Alpiuzamari.
Menurutnya perbandingan jumlah kendaraan itu dengan yang membayar pajak
mencapai 50 persen. Alpiuzamari yang ditemui diruang kerjanya mengaku
tidak mengerti sebabnya organisasi perangkat Daerah (OPD) terkait enggan
membayar pajak kendaraan dinas.
Padahal anggaran untuk membayar pajak kendaraan dinas itu telah dimasukan dalam anggaran kegiatan setiap instansi.
"Setiap OPD punya kewajiban membayar pajak kendaraan dinas mereka, tapi
ya mungkin karena malas, ditunda -tunda,akhirnya ya tidak terbayar,"
kata Alpi, Senin (7/5/2018).
Alasan klasik yang menyebabkan OPD Natuna tidak membayarkan pajak
kendaraan dinas, adalah hilangnya Surat Nomor Tanda Kendaraan- STNK ,
dan tidak mau ribet dengan urusan pajak.
Kendaraan plat merah yang banyak tidak membayar pajak diantaranya adalah Bus Angkutan Sekolah dan motor roda dua.
"Yang banyak tidak dibayar pajaknya itu ya bisa angkutan sekolah, juga
sepeda motor, termasuk sepeda motor yang dipakai pemrintah Desa," tambah
Alpi.
Permasalahan masih banyaknya kendaraan plat merah yang belum membayar
pajak sebenarnya telah disampaikan oleh Samsat kepada bagian Aset
daerah, namun kata Alpiuzamari hingga saat ini bagian aset sendiri
tidak ada reaksi terhadap hal tersebut.
**
**
No comments:
Post a Comment